Pengadilan Pajak telah memutus sebuah permohonan banding dengan nomor putusan PUT.59888/PP/M.XIVA/15/2015. Silakan googling untuk mendapatkan putusan lengkapnya. Pada artikel ini saya ingin membahas logika hakim di balik putusan ini.

Pokok sengketa yang diajukan banding adalah Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2000 terkait SKPKB No.00045 yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2010. Nanti di bagian akhir kita akan melihat bagaimana materi SKPKB tidak dibahas sama sekali, tetapi justru SKPKB tersebut dibatalkan oleh hakim dengan logika yang membingungkan. Berikut kronologinya: 15 Des 2010. Terbit SKPKB hasil pemeriksaan No.00045.

13 Feb 2011. KPP menerbitkan Keputusan Pembetulan No.KEP-00005 ttg pembetulan atas SKPKB No.00045. Apa yang dibetulkan? Yang dibetulkan adalah kesalahan tulis dalam SKPKB No.00045, di mana tertulis bahwa wajib pajak dikenakan sanksi sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP, padahal seharusnya tertulis bahwa wajib pajak dikenakan sanksi sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Perlu dijelaskan di sini bahwa tidak ada kesalahan material dalam SKPKB tersebut.

28 Feb 2011. Wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB No.00045. 28 Feb 2012. Kanwil menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB No.00045, dengan KEP-137.

16 Mei 2012. Wajib pajak mengajukan banding atas Keputusan Keberatan No. KEP-137.

18 Mar 2013. Pengadilan Pajak memutuskan untuk membatalkan 1) Keputusan Keberatan No. KEP-137; 2) Keputusan Pembetulan atas SKPKB No.00045, yaitu KEP-00005; 3) SKPKB No.00045.

Jadi, Pengadilan Pajak membatalkan SELURUH PRODUK HUKUM yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas PPh Badan Tahun Pajak 2000. Apa alasannya? Saya akan menuliskan ulang alasannya di bawah ini:

Pertama, perlu diketahui bahwa tanda terima wajib pajak atas Keputusan Pembetulan No. KEP-00005 yang diterbitkan oleh KPP tidak ada. Ceritanya Seksi Pelayanan di KPP mencetak KEP tersebut lalu memberikannya kepada AR. Seksi Pelayanan tidak mengirimkan KEP tersebut melalui pos ke alamat wajib pajak. Diharapkan AR menyerahkan KEP tersebut kepada staf wajib pajak yang biasa datang ke KPP untuk urusan perpajakan. Di dalam sidang, AR tidak dapat menunjukkan tanda terima wajib pajak atas KEP tersebut dan naasnya wajib pajak mengaku belum pernah menerima KEP tersebut. Atas dasar ini Pengadilan Pajak membatalkan KEP tersebut, yaitu Keputusan Pembetulan No. KEP-00005.

Ini wajar. Logikanya bisa diterima. Yang mengherankan adalah konsekuensi yang dikemukakan oleh Pengadilan Pajak atas batalnya KEP-00005 ini. Apa itu? Saya kutipkan secara longgar di bawah ini:

…… maka sebagai konsekuensi yuridisnya Keputusan Terbanding No. KEP-137…. (yaitu Keputusan Keberatan – pen.) dan SKPKB Tahun Pajak 2000 No.00045….. juga harus dibatalkan.

Saya merasa aneh. Yang dibetulkan dalam KEP-00005 adalah kesalahan tulis pada SKPKB No.00045: tertulis Pasal 13 ayat (3) dibetulkan menjadi Pasal 13 ayat (2). Kalau KEP ini dibatalkan, apakah materi dalam SKPKB No.00045 ikut batal?

Jika mengikuti logika Pengadilan Pajak, pekerjaan pemeriksaan bisa dengan mudah dibatalkan kalau SKPKB yang dikeluarkan ada kesalahan tulisnya. Ayo kita lihat kemungkinan celah-celah yang diciptakan dari logika Putusan Pengadilan Pajak di atas.

Kalau saya adalah AR yang nakal, saya bisa mengumpulkan salinan SKPKB dan menyortir SKPKB yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis. Saya lalu menghubungi wajib pajak ybs untuk menginformasikan bahwa saya mempunyai jurus sakti mandraguna untuk membatalkan SKPKB-nya. Caranya, saya meminta wajib pajak mengajukan pembetulan atas kesalahan tulis dalam SKPKB tersebut. Sambil menunggu proses itu selesai, saya akan menyuruh wajib pajak mengajukan keberatan. Kenapa? Karena jurus sakti mandraguna saya akurnya sama logika Pengadilan Pajak, dan untuk sampai ke sana wajib pajak harus melewati proses keberatan. Nah, sambil menunggu Keputusan Pembetulannya dicetak oleh Seksi Pelayanan di KPP, saya akan titip pesan kepada petugas di sana: surat keputusan itu tidak usah dikirim lewat pos, tetapi diberikan saja kepada saya untuk saya sampaikan secara langsung kepada wajib pajak. Kenyataannya, saya tidak akan menyampaikan surat keputusan itu. Inilah jurus sakti saya. Nanti di sidang banding saya tinggal berkata bahwa tanda terima wajib pajak atas surat keputusan pembetulan tersebut tidak ditemukan, supaya hakim membatalkan surat keputusan pembetulan tersebut dan ……berdasarkan logika Pengadilan Pajak, konsekuensi yuridis dari pembatalan keputusan pembetulan tersebut adalah ikut dibatalkannya SKPKB terkait.

Enak dong. Hasil kerjaan pemeriksa dengan ilmu akuntansi dan perpajakan bisa saya anulir pakai tangan Pengadilan Pajak, hanya dengan ilmu ekspedisi surat. Masalahnya, benarkah setiap hakim di Pengadilan Pajak akan memiliki logika serupa, di mana jika Keputusan Pembetulan atas kesalahan tulis dalam SKPKB dibatalkan maka SKPKB-nya ikut batal? Jangan-jangan logika tersebut mengandung fallacy belaka.