Hari ini teman gw menelepon, ingin bertanya tentang kewajiban perpajakan untuk perusahaan yang baru berdiri. Kalau tidak salah tangkap, yang ditanyakan adalah begini:

Perusahaannya terdaftar di KPP beberapa bulan lalu, namun belum pernah membayar dan melapor PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 karena permasalahan administrasi. Pertanyaan:

1. Bagaimana ketentuan mengenai pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 25, serta sanksi terkait?
2. Apabila penghasilan kita dipotong oleh pihak ketiga, apa pihak ketiga tersebut wajib memberikan bukti pemotongan PPh-nya?
3. Sebagai tambahan, apakah pengenaan PPh final PP 46 berlaku bagi wajib pajak orang pribadi?

Jawab

Kecuali gw nambahin keterangan, rujukan untuk pertanyaan #1 dan #2 adalah PMK 184/2007 jo. PMK 80/2010.

1. Berikut ketentuan tentang pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 25 dan sanksi terkait:

  • PPh Pasal 21 yang udah dipotong oleh perusahaan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Pasal 2 ayat 5). Misalnya, untuk PPh Pasal 21 yang dipotong bulan Agustus, setoran dilakukan paling lambat tanggal 10 September.
  • Sedangkan PPh Pasal 25 perusahaan harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Pasal 2 ayat 7). Misalnya, untuk PPh Pasal 25 bulan Agustus, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 September.

Catatan: kata “setor” digunakan untuk PPh Pasal 21 karena sifatnya adalah “meneruskan” pembayaran PPh karyawan, sedangkan kata “bayar” digunakan untuk PPh Pasal 25 karena sifatnya adalah membayar PPh sendiri. Selanjutnya, kata setor akan ditulis bayar saja supaya simple.

  • Kalau jatuh temponya pas Sabtu/Minggu/hari libur nasional, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 bisa dibayar pada hari berikutnya (Pasal 3 ayat 1).
  • Kalau PPh Pasal 21 dan Pasal 25 terlambat dibayar, perusahaan akan dikenakan sanksi 2% per bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.
  • > Apa sanksinya langsung dibayarkan sewaktu membayar PPh Pasal 21 atau Pasal 25? Nggak. Sanksi ini baru dibayar kalau KPP sudah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jadi, waktu mau bayar PPh Pasal 21 atau Pasal 25, jumlah yang dibayar adalah angka normal (tanpa sanksi).
  • > Kalau KPP nggak juga nerbitin STP? Ya udah, syukur. Suman slumun slamet, nggak usah maksa-maksa supaya diterbitin STP🙂
  • Untuk pelaporan, baik SPT Masa PPh Pasal 21 maupun SPT Masa PPh Pasal 25 paling lambat disampaikan ke KPP 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Misalnya, untuk pemotongan PPh Pasal 21 bulan Agustus, SPT Masa PPh-nya harus disampaikan paling lambat tanggal 20 September. Sebagai catatan, seluruh SPT Masa, kecuali SPT Masa PPN, jatuh tempo peyampaiannya adalah tanggal 20, jadi bisa dipastikan KPP akan penuh sesak oleh wajib pajak pada tanggal tersebut. Makanya lebih baik menyampaikan SPT Masa jauh sebelum tanggal itu supaya nggak lama antrinya.
  • Sama seperti jatuh tempo pembayaran, jatuh tempo penyampaian SPT bisa dimundurkan ke hari berikutnya apabila bertepatan dengan hari Sabtu/Minggu/hari libur nasional.
  • Kalau perusahaan terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25, akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000 (lihat Pasal 7 ayat 1 UU KUP).  Sanksi ini baru dibayar kalau KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Suman slumun slamet …..🙂

2. Ya, pihak ketiga wajib memberikan bukti potong PPh (Pasal 6 ayat 1). Bukti potongan PPh itu akan kita cantumin di SPT Tahunan kita sebagai alat buat mengontrol si pemotong bahwa dia sudah menyetorkan PPh yang sudah dia potong dari kita.

  • > Kok bisa? Ya bisa. Kalau kita nyantumin bukti potong di SPT Tahunan kita, dan petugas KPP meng-cross check data pembayaran di pemotong, maka akan ketahuan apakah si pemotong udah menyetorkan PPh yang dipotongnya atau malah menguntit uang itu buat diri sendiri.
  • > Keuntungan lain yang berhubungan langsung dengan kita? Ada. Kalau PPh yang dipotong termasuk kategori PPh yang dapat dikreditkan (misalnya, PPh Pasal 23), bukti potong PPh itu bisa kita pakai untuk mengurangi pajak terutang yang kita hitung di akhir tahun. Misalnya, dari hasil perhitungan atas penghasilan selama setahun, pajak terutangnya sebesar Rp30 juta. Kita punya bukti potong PPh Pasal 23 senilai Rp1 juga. Maka kita cukup membayar PPh Pasal 29 sebesar Rp29 juta (Rp30 juta – Rp1 juta). Semua perhitungan ini, berikut keterangan bukti potongnya, kita tulis di SPT Tahunan PPh.

3. Ya, PPh final dalam PP 46 berlaku juga untuk orang pribadi (lihat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)

Tambahan

Untuk perusahaan yang baru berdiri, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut: [tarif umum x (penghasilan neto fiskal sebulan x 12)] : 12

Keterangan:

  • Rujukan: Pasal 2 PMK 255/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angusaran PPh WP Baru, Bank, SGU dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa, WP OP Pengusaha Tertentu (sebagaimana telah diubah dengan PMK 208/2009).
  • Rujukan lain: Di sini (ada mind map peraturan-peraturan PPh Pasal 25)
  • Tarif umum adalah tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, yaitu 25%.
  • Penghasilan neto fiskal adalah laba di income statement setelah dilakukan penyesuaian fiskal (seperti dalam perhitungan di SPT)