Catatan ini adalah bagian dari tulisan berjudul “Tema Pasal-Pasal UU KUP” di halaman ini: https://agusjay55.wordpress.com/2013/12/19/tema-pasal-pasal-uu-kup/

Setelah menghafal tema Pasal 1 s.d. Pasal 10 UU KUP, saya akan masuk ke dalam materi setiap pasal. Catatan ini berisi key words Pasal 2 UU KUP. Sengaja saya lewat Pasal 1 karena berisi definisi. Sebagai catatan saja untuk Pasal 1, definisi tanggal diterima dan tanggal dikirim untuk selain penyampaian secara langsung (yakni melalui pos/faksimili) adalah sama.

Pasal 2 UU KUP terdiri atas ayat (1) s.d. ayat (9), plus ayat (4a). Untuk mempermudah pemahaman, saya mengubah susunan key words pada Pasal 2 sehingga urutan key words pada setiap ayat menjadi sesuai dengan prosesnya.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. subjektif & objektif, tempat tinggal/tempat kedudukan, daftar, NPWP.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2. khusus pengusaha, tempat tinggal/tempat kedudukan & tempat kegiatan usaha, lapor, PKP.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

3. a. daftar/lapor di KPP tertentu (PMA, PMB, dll); b. WP OP > OPPT, tempat tinggal & tempat kegiatan usaha, daftar. [berbeda dgn ayat (2) yang mengatur lapor PKP]

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

4. Tidak daftar/tidak lapor, NPWP/PKP jabatan.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4a. NPWP/PKP jabatan, kewajiban sejak subjektif & objektif, maksimum 5 tahun ke belakang.

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. PMK 20/2008 jo. PER-44/2008, 41/2009, 62/2010

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:
diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib 1. Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Penghapusan NPWP:
a. non subjektif/objektif, permohonan
b. badan, likuidasi
c. BUT, berhenti usaha di Indonesia
d. non subjektif/objektif, dianggap perlu oleh DJP.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

7. Permohonan penghapusan NPWP, pemeriksaan, OP 6 bulan; badan 12 bulan sejak permohonan, keputusan.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

8. Pencabutan PKP, jabatan atau permohonan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

9. Permohonan pencabutan PKP, pemeriksaan, 6 bulan sejak permohonan, keputusan.

Insyaallah catatan-catatan berikutnya akan saya tulis kemudian.