Hari ini aku mengerjakan tugas yang berkaitan dengan tempat terdaftar WP pada KPP Badora sesuai PER-28/PJ/2012. Sambil menyelam minum air, kubuat resume mengenai Perdirjen tersebut sekaligus kutuliskannya di sini.

JENIS-JENIS WP DI KPP LTO, KHUSUS, DAN MADYA
A. WP badan besar tertentu
B. WP BUMN
C. WP OP tertentu
…break… (A di KPP LTO 1 dan 2, B di KPP LTO 3 dan 4, C di KPP LTO 4; Kanwil DJP WP Besar)
D. WP yang pendaftaran emisi sahamnya telah efektif
E. Badan khusus di bursa based on UU 8/1995 ttg Pasar Modal
F. Perusahaan efek non bank
G. WP PMA yang tidak masuk bursa
H. BUT
I. Orang asing di DKI
J. WP Migas
…break… (DEF di KPP PMB, G di KPP PMA 1-6, HI di KPP Badora, J di KPP Migas; Kanwil DJP Jkt Khusus)
K. WP badan besar di wilayah Kanwil
…break… (K di KPP Madya).

PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR
WP ditetapkan terdaftar di KPP LTO, Khusus, atau Madya dengan Kepdirjen.
Pengecualian dari hal di atas:
1. WP BUMN,
2. WP Migas,
3. BUT dan orang asing di DKI Jakarta.
Artinya, WP BUMN terdaftar di KPP LTO 3/4 tanpa perlu ditetapkan dengan Kepdirjen; begitu juga dengan WP Migas (KPP Migas) dan BUT & orang asing di DKI Jakarta (KPP Badora).
Namun demikian, tempat terdaftar WP BUMN dan WP Migas untuk pertama kalinya sejak PER-28 berlaku ditetapkan dengan Kepdirjan.
Agus: Tempat terdaftar BUT dan orang asing murni nggak perlu ditetapkan pakai Kepdirjen gitu?

Untuk WP baru, diatur sebagai berikut:
1. WP penanaman modal asing (awas jangan salah baca, bukan WP KPP PMA), terdaftar di KPP Pratama normal. Agus: mungkin karena WP KPP PMA ditetapkan dengan Kepdirjen sehingga WP PMA baru masuk ke KPP Pratama (bersama WP PMA lain yang nggak ditetapkan dengan Kepdirjen untuk masuk KPP PMA)
2. WP BUMN, terdaftar di KPP LTO 3/4
Agus: WP BUMN langsung terdaftar di KPP LTO 3/4, nggak masuk ke KPP Pratama dulu, mungkin karena tempat terdaftar WP BUMN di KPP LTO 3/4 tidak perlu penetapan dengan Kepdirjen kecuali penetapan angkatan pertama.
3. WP Migas, terdaftar di KPP Migas
Agus: sama commentnya dengan poin 2 di atas.
…break…
Pertanyaan besar: bagaimana dengan BUT baru dan orang asing di DKI Jakarta baru?
Ini bisa dengan gampang dijawab: langsung terdaftar di KPP Badora karena WP di KPP tersebut nggak perlu penetapan dengan Kepdirjen. Melihat ini aja, oke. Tapi kalau melihat hal lain, ada yang kurang pas. Pertama, WP sejenis yang tempat terdaftarnya nggak perlu penetapan dengan Kepdirjen, seperti WP BUMN dan WP Migas, ditegaskan secara eksplisit sebagaimana poin 2 dan 3 di atas. Kedua, WP penanaman modal asing yang tempat terdaftarnya jelas-jelas harus ditetapkan dengan Kepdirjen, ditegaskan secara eksplisit bahwa untuk WP baru terdaftar di KPP Pratama; bagaimana dengan WP-sejenis-WP-penanaman-modal-asing, seperti WP yang pendaftaran emisi sahamnya telah efektif, badan khusus di bursa, dan perusahaan efek non bank, kenapa nggak ditegaskan bahwa dalam hal baru, mereka harus masuk dulu ke KPP Pratama.
Ini kukatakan pertanyaan besar karena seolah-olah poin 1 lebih tepat kalau mengatur BUT dan orang asing di DKI Jakarta yang baru, dan tidak mengatur WP PMA.
Pertanyaan ini kutanyakan di forum ortax di sini.
…lanjut lagi…
4. Jika WP pusat yang terdaftar di KPP LTO, Khusus, atau Madya membuka kantor cabang baru yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta (ada KPP LTO, KPP di Kanwil Khusus, dan Madya Jakarta) atau di wilayah lain yang ada KPP Madya-nya, maka kantor cabang tersebut terdaftar di KPP LTO/Khusus jika Pusatnya ada di KPP LTO/Khusus ATAU terdaftar di KPP Madya sesuai domisili kantor cabang tersebut.
Agus: untuk resume poin 4 tolong dikoreksi, soalnya Pasal 3 ayat (2) PER-28/PJ/2012 agak sulit kumengerti.
5. Agus: ini enaknya langsung contoh aja. WP cabang terdaftar di KPP Madya Jaksel, WP pusat terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. Jika WP pusat pindah ke KPP di lingkungan Kanwil DJP Jaksel, misalnya pindah ke Ciledug, maka tempat terdaftarnya bukan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tetapi terdaftar di KPP Madya Jaksel.

PPN dan PPnBM
Agus: sebetulnya di (atau mulai) Pasal 5 diatur mengenai pajak-pajak secara keseluruhan, yakni PPh Badan, PPh OP, PPN dan PPnBM, Potput PPh, dan PTLL. Namun, hanya PPN dan PPnBM yang sementara ini akan saya tulis di sini karena yang lainnya agak rumit untuk dipahami.
1. WP di KPP LTO dan Khusus: kewajiban pelaporan PPN dan PPnBM atas seluruh tempat kegiatan usaha/cabang dilaksanakan di KPP LTO/Khusus tersebut.
2. WP Pusat di Madya: kewajiban pelaporan PPN dan PPnBMnya meliputi seluruh tempat kegiatan usaha, termasuk cabang di KPP Pratama lain dan di KPP Madya lain.
3. WP Cabang di Madya yang pusatnya di KPP Pratama: pelaporan PPN dan PPnBM-nya di KPP Madya tersebut dan hanya atas cabang tersebut.
Untuk poin 2 dan 3, bisa disimpulkan sbb:
WP dengan NPWP -062.001 (WP Cabang di Madya Jaksel) dan sudah dikukuhkan sebagai PKP,
a. dalam hal NPWP WP Pusatnya -007.000 (WP Pusat di KPP Madya Jaktim), maka tidak ada pembayaran PPN dan PPnBM di KPP Madya Jaksel.
b. dalam hal NPWP WP Pusatnya 018.000 (KPP Pratama Jkt Setiabudi Dua), maka ada pembayaran PPN dan PPnBM di KPP Madya Jaksel dan hanya atas -062.001 tersebut.

Fisik: baru sembuh.
Mood: nggak sabar nunggu jam pulang. mau baca Al-Qur’an, merhatiin rhyme-nya. mau baca Road Dahl’s Matilda.