Apa yang terjadi (ApYaDi) antara tanggal 5 dan 9 November 2011? Berikut rangkuman berita seputar perpajakan selama kurun waktu tersebut:

Temuan BPK: Pelanggaran pengadaan
Direktur P2Humas Dedi Rudaedi menyampaikan, BPK menemukan adanya pelanggaran senilai Rp12,7 milyar dalam pengadaan sistem informasi tahun 2006 di Ditjen Pajak. Pasalnya, tidak ditemukan bukti keberadaan barang-barang yang dibeli dalam pengadaan tersebut: barang-barang hasil pengadaan telah didistribusikan ke unit-unit Ditjen Pajak seluruh Indonesia tetapi tanda terimanya belum diterima Kantor Pusat Ditjen Pajak. Pada tanggal 20 Oktober 2011 Ditjen Pajak membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pengecekan fisik mengenai keberadaan barang-barang yang dimaksud.
(Detik Finance, sebagaimana dikutip Ortax)

Kontraktor Kalah Saing
Para pengusaha konstruksi mengeluhkan posisi daya saing mereka yang tidak menguntungkan. Ada dua penyebab. Pertama, mereka menanggung pajak berganda jika proyek berasal dari luar negeri, terdiri atas 15% pajak yang dipungut di luar negeri dan 25% kewajiban pajak dalam negeri. Kedua, perbankan dalam negeri mengenakan bunga yang tinggi yakni 12% atas pinjaman yang dikucurkan. Padahal suku bunga perbankan di negara lain rata-rata 5%. Di sisi lain, persyaratan untuk mendapatkan kredit untuk pekerjaan konstruksi lebih sulit dibandingkan kredit konsumsi.
(Kontan, sebagaimana dikutip Ortax)

Pembebasan PBB
Rekomendasi pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada warga miskin, janda pahlawan, dan anggota veteran yang disampaikan Pansus DPRD Kota Bandung disambut baik oleh Walikota Bandung Dada Rosada. Bahkan Walikota berniat memberikan pengurangan atau pembebasan PBB kepada warga yang telah menghijaukan rumahnya. Rencananya, wewenang pengelolaan PBB akan dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Bandung pada tahun 2013.
(Harian Seputar Indonesia, sebagaimana dikutip Ortax)