UU PPh 1984 s.t.d.t.d. UU No. 36/2008
Pasal 5 ayat (1)

Yang menjadi objek Bentuk Usaha Tetap adalah:
a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a adalah the real penghasilan BUT. Penghasilan ini bisa diperoleh dari kegiatan usaha atau pun dari harta yang dimiliki (sewa, royalti, dsb).

Dulu saya puyeng ngebedain antara huruf b dan c! Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ngerti. Penghasilan sebagaimana dimaksud huruf b dan c itu merupakan penghasilan kantor pusat yang dianggap UU PPh sebagai penghasilan BUT. Perbedaan b dan c terletak pada sama/tidaknya kegiatan-menghasilkan-duit yang dilakukan kantor pusat dengan kegiatan usaha BUT-nya.

Pada huruf b, kegiatan-menghasilkan-duit yang dilakukan kantor pusat sama dengan kegiatan usaha BUT. Dalam penjelasan UU dicontohkan begini:
Sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai BUT di Indonesia memberikan pinjaman secara langsung kepada perusahaan di Indonesia tanpa melalui BUT-nya.

Dan begini:
Kantor pusat di luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh BUT tsb secara langsung kepada pembeli di Indonesia tanpa melalui BUT-nya.

Pada huruf c, kegiatan-menghasilkan-duit yang dilakukan kantor pusat berbeda kegiatan usaha BUT namun antara keduanya terdapat hubungan. Hubungan yang bagaimana? Dalam penjelasan UU dicontohkan begini:
X Inc menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merk dagang X Inc. Dalam rangka pemasaran merk dagang tersebut, X Inc memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui BUT…..dst.

Tampak bahwa kegiatan usaha BUT (jasa manajemen) berbeda dengan kegiatan-menghasilkan-duit yang dilakukan kantor pusat (menjual lisensi). Namun, penghasilan royalti kantor pusat dalam ilustrasi di atas tetap dianggap UU sebagai penghasilan BUT karena kegiatan usaha BUT (jasa manajemen) merupakan “turunan” dari perjanjian lisensi yang dilakukan oleh kantor pusatnya.

Pasal 5 UU PPh 1984 terdiri atas tiga ayat. Nongolnya di UU No. 10/1994 tentang Perubahan Kedua UU PPh.