Keberatan diatur dalam:
1. Pasal 25, 26, dan 26A UU KUP
2. Pasal 20 dan 21 PP Nomor 80 Tahun 2007
3. PMK Nomor 194/PMK.03/2007
4. PDJP Nomor PER-52/PJ/2010
5. KDJP Nomor KEP-183/PJ/2010 (Perubahan KDJP ttg Pelimpahan Wewenang Dirjen)
6. SE Dirjen Pajak Nomor SE-122/PJ/2010
7. KDJP Nomor KEP-420/PJ/2010 tentang SOP Instansi Vertikal DJP (KWL60-0027)

What

Q: Hal apa yang bisa diajukan keberatan?
A: surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPBL) dan potput pajak oleh pihak ketiga. Dalam PDJP Nomor PER-52/PJ/2010, ditambahkan bahwa keberatan tidak dapat diajukan atas SKPKB berdasarkan Ps 13A UU KUP, yakni SKPKB yang terbit karena WP, lantaran alpa, pertama kalinya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara.

Q: Apa syarat pengajuan keberatan?
A: 1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal potput, kecuali jika WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
2. WP mengemukakan jumlah pajak yang terutang, dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
3. Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT atas SPT untuk Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
4. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu skp, atau satu pot/put pajak;
5. Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Q: Apabila jangka waktu pengajuan keberatan sudah berakhir, adakah upaya lain yang dapat ditempuh WP agar skp yang diterimanya ditinjau ulang?
A: Ada. Ajukan permohonan pengurangan/pembatalan skp yang tidak benar berdasarkan Ps. 36 ayat (1)b

Q: Apakah jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dihitung sebagai utang pajak apabila WP akan menerima pengembalian pajak atas case pajak yang lain?
A: Tidak. Jumlah pajak yang belum dibayar ini bukan pengurang pengembalian pajak atas case pajak yang lain.

Q: Apa risiko WP jika mengajukan keberatan?
A: WP tidak dapat mengajukan permohonan Ps. 36 (1) a, b, dan d.

Q: Apakah WP boleh mencabut keberatan yang sudah ia sampaikan kepada Dirjen Pajak?
A: Sepanjang SPUH belum dikirim kepada WP (ditandai dengan tanggal pengiriman SPUH), boleh. Pencabutan pengajuan keberatan diajukan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan secara tertulis. Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan akan memberikan jawaban dalam lima hari kerja.

Q: Jika WP mencabut keberatan yang sudah ia sampaikan kepada Dirjen Pajak sebelum menerima SPUH, apakah WP kembali dapat mengajukan permohonan Ps. 36 (1) a, b, dan d?
A: WP tidak dapat mengajukan permohonan Ps. 36 (1) b, sedangkan sisanya boleh.

Q: Apa risiko WP jika keberatannya tidak dikabulkan seluruhnya?
A: Jika hasil keputusan berupa menolak/mengabulkan sebagian/menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, kecuali WP mengajukan banding.

Q: Apa saja kemungkinan Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan?
A: Menolak, mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Q: Apakah SPUH wajib disampaikan oleh Dirjen Pajak?
A: Ya, SPUH wajib disampaikan sebelum SK Keberatan diterbitkan. Tujuannya, agar WP dapat memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Q: Apakah WP akan diberitahu mengenai status diterima/tidaknya surat keberatan yang ia sampaikan?
A: Ya. Kepala KPP akan memberitahukan secara tertulis status surat keberatan WP apakah memenuhi persyaratan atau tidak.

Q: Apakah semua pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak digunakan sebagai dasar pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan?
A: Tidak semua. Hanya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang telah diminta oleh pemeriksa dalam proses pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh WP-lah yang tidak akan dipertimbangkan apabila diajukan dalam penyelesaian keberatan. Itu pun ada pengecualian, yakni jika data-data tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan. Sedangkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang belum diminta dalam proses pemeriksaan dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, baik data-data tersebut diminta Dirjen Pajak maupun tidak diminta Dirjen Pajak tetapi diberikan oleh WP.

Jadi intinya, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain akan dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan jika:
1. belum diminta dalam proses pemeriksaan; memiliki korelasi dengan hal yang dipersengketakan; diminta oleh Dirjen Pajak dalam proses keberatan.
2. belum diminta dalam proses pemeriksaan; memiliki korelasi dengan hal yang dipersengketakan; tidak diminta oleh Dirjen Pajak, namun diajukan oleh WP dalam proses keberatan.
3. telah diminta oleh pemeriksa dalam proses pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh WP KARENA data-data tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan; diajukan oleh WP dalam proses keberatan.

Q: Apakah WP hanya akan dipanggil saat penelitian keberatan hampir mencapai tahap akhir (SPUH disampaikan)?
A: Tidak. Sebelumnya Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan a.n. Dirjen Pajak dapat melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang diajukan keberatan dengan Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang terkait. Bedanya: SPUH “wajib”, sedangkan pemanggilan pembahasan “dapat”.

Where

Q: WP menyampaikan surat keberatan ke mana?
A: Ke KPP tempat WP terdaftar atau PKP dikukuhkan, termasuk ke KP4 dan KP2KP dalam wilayah KPP tempat WP terdaftar atau PKP dikukuhkan.

Q: Di mana WP bisa melihat contoh surat keberatan?
A: Lampiran I PDJP Nomor PER – 52 /PJ/2010

Who

When

Q: Jika WP mengajukan keberatan atas skp, kapan jangka waktu pelunasan jumlah pajak yang belum dibayar (pajak terutang berdasarkan skp dikurangi pajak yang sudah dibayar dalam rangka mengajukan keberatan) pada saat mengajukan keberatan?
A: Satu bulan sejak penerbitan SK Keberatan.

Q: Kapan jangka waktu keputusan atas surat keberatan yang disampaikan WP?
A: 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap.

Q: “Wajib Pajak dapat meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi”. Kapan jangka waktu Dirjen Pajak memberikan keterangan tersebut?
A: 20 hari sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima. (catatan: mungkin Dirjen Pajak di sini me-reffer kepada tim pemeriksa/Kepala KPP sebagai penerbit skp.

Why

Q: Mengapa STP tidak bisa diajukan keberatan?
A: (ini opini pribadi) Pada dasarnya, keberatan adalah wadah mediasi jika WP menghadapi sengketa, baik dengan fiskus (pemeriksa) maupun pihak ketiga yang melakukan pemotongan; WP memiliki pendapat tertentu, sedangkan fiskus/pihak ketiga yang melakukan potput memiliki pendapat lain.Berbeda dengan penerbitan STP, dimana “WP hampir pasti salah”. Pasal 14 mengatur bahwa STP diterbitkan apabila:
1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. WP dikenai sanksi denda dan/atau bunga;
4. PKP tidak/terlambat membuat faktur pajak;
5. PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;
6. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. PKP yg telah mendapatkan pengembalian PM karena belum berproduksi, namun kemudian ternyata gagal berproduksi.

Satu-satunya kesalahan dalam penerbitan STP adalah jika fiskus tidak teliti (bukan serta-merta karena WP benar). Oleh karena itu, kesalahan penerbitan STP tidak diakomodir dalam keberatan, tetapi diakomodir dalam Pasal 36 (1)c.

Q: Mengapa WP harus membayar minimal sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan, sebelum mengajukan keberatan?
A: (ini opini pribadi) Jumlah yang disetujui WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan merupakan utang pajak yang benar menurut pendapat WP, sehingga wajar bila WP harus membayar minimal sejumlah ini jika ingin mengajukan “berperkara” dalam proses keberatan.

Q: Bila WP mengajukan keberatan, mengapa jangka waktu pelunasan jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh sampai satu bulan setelah penerbitan SK Keberatan?
A: Jika WP mengajukan keberatan, berarti skp masih dalam sengketa. WP hanya wajib membayar, sebelum mengajukan keberatan, minimal sejumlah jumlah yang ia setujui pada pembahasan akhir pemeriksaan. Sedangkan sisa(utang pajak)nya masih menunggu terbitnya SK Keberatan. Oleh karena itu, atas jumlah sisa ini jangka waktu pelunasannya ditangguhkan sehingga sanksi keterlambatan 2% per bulan tidak berlaku terhadap WP tersebut.

Q: WP yang mengajukan keberatan tidak bisa mengajukan permohonan Ps. 36 (1)a, b, dan d. Lantas, mengapa WP tetap tidak dapat mengajukan permohonan Ps. 36 (1)b jika kemudian ia mencabut keberatannya?
A: (ini opini pribadi) Filosofi permohonan Ps. 36 (1)b adalah untuk menciptakan rasa keadilan kepada WP yang pengajuan keberatannya “ditolak formal” (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) namun persyaratan material terpenuhi. Dengan demikian, feature ini tidak perlu diberikan kepada WP yang sudah menyampaikan surat keberatan dan kemudian mencabut keberatannya.

How

Q: Bagaimana mekanisme penyampaian surat keberatan?
A: Surat keberatan disampaikan secara langsung, melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau dengan e-filing melalui ASP yang ditunjuk DJP.

Q: Bagaimana jika WP menyampaikan surat keberatan ke unit kantor DJP selain KPP tempat WP terdaftar atau PKP dikukuhkan dan KP4/KP2KP di lingkungan KPP tempat WP terdaftar atau PKP dikukuhkan?
A: Unit kantor DJP yang menerima surat keberatan tersebut akan mengembalikan surat keberatan kepada WP dan memberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat penyampaian surat keberatan yang seharusnya, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan dengan menggunakan formulir pada Lampiran II.1 PDJP Nomor PER-52/PJ/2010.

Q: Bagaimana time schedule terkait peminjaman buku/data/informasi dan/atau permintaan keterangan kepada WP?
A: 15, 5, 10, proses. Artinya, WP wajib meminjamkan buku/data/informasi dan/atau memberikan keterangan kepada Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal dikirimnya permintaan. Jika WP belum memenuhi peminjaman dan/atau permintaan keterangan tsb dalam 15 hari, 5 hari berikutnya Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan mengirimkan peminjaman dan/atau permintaan kedua. Atas yang terakhir ini, WP wajib memenuhinya dalam jangka waktu 10 hari ATAU keberatannya diproses sesuai data yang ada dan Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan membuat Berita Acara atas hal tersebut.

Q: Bagaimana cara DJP mengirimkan SK Keberatan?
A: SK Keberatan disampaikan kepada WP melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir, dengan tanda bukti pengiriman surat.