Posting ini berisi rangkuman peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

1. Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP UU KUP 1984 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

2. PDJP Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP OP Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah

3. PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi PKP Tertentu s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009

4. PMK Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan PKP.

5. PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP Dan/Atau Pengukuhan PKP, Perubahan Data Dan Pemindahan WP Dan/Atau PKP s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010.

Selamat membaca!

Pasal 2 ayat (1) UU KUP & PDJP Nomor PER-16/PJ/2007

Pasal 2 ayat (1) UU KUP mengatur kewajiban mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak.

(1)

Setiap Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak.

Peraturan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP adalah PDJP Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP OP Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Berikut konsideran menimbang dalam PDJP tersebut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu dilakukan kegiatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

Dengan memeriksa konsideran PDJP ini, kita dapat mengetahui bahwa PDJP ini merupakan “PDJP mandiri”, yakni PDJP yang terbit tanpa didasarkan amanat peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.

Ada hal lain yang perlu dicermati dalam konsideran di atas: landasan PDJP ini adalah UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000 (perubahan kedua), sedangkan sampai saat ini UU KUP telah diubah empat kali. Pasal 2 ayat (1) yang berlaku saat ini adalah Pasal 2 ayat (1) dalam UU KUP perubahan ketiga sebagaimana saya kutip di atas, di mana perbedaannya dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000 terletak pada penambahan frase “yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sekadar berpendapat, menurut saya PDJP Nomor PER-16/PJ/2007 tetap berlaku (karena belum dicabut oleh peraturan lain) walaupun konsiderannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 2 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi:
Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berikut pokok-pokok ketentuan dalam PDJP Nomor PER-16/PJ/2007:

1. Definisi:
a. KPP Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.
b. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili WP.
c. Daftar Nominatif adalah daftar nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Sahabat/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP.
d. Elektronik NPWP (e-NPWP) adalah program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan Identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP Domisili atau KPP Lokasi. Pendaftaran pada KPP Domisili diproses sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan atas pendaftaran pada KPP Lokasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan/atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.
b. Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.
c. Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.

3. Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai pada KPP Lokasi merupakan:
a. respons atas surat permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang dilampiri formulir Daftar Nominatif dan e-NPWP dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Ditjen Pajak; atau
b. respon atas kegiatan pendataan WP OP yang diselenggarakan KPP, dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak memberikan respon sebagaimana huruf a setelah lewat jangka waktu yang ditentukan.
(Selengkapnya dapat dilihat di lampiran PDJP tersebut)

4. PDJP ini mencabut KDJP Nomor KEP-338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Karyawan.

5. KDJP Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dan KDJP Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang ata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PDJP ini.
(Catatan: KDJP Nomor KEP-161/PJ/2001, khusus Pasal 1-9 dan Pasal 14, dinyatakan tidak berlaku oleh PDJP Nomor PER-44/PJ/2008; KDJP Nomor KEP-173/PJ/2004 pada tahun 2009 dicabut oleh PDJP Nomor 24/PJ/2009.)

Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU KUP
Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban melaporkan usaha, sedangkan ayat (3) mengatur kewenangan Dirjen untuk menetapkan ketentuan lain mengenai tempat pendaftaran/pelaporan usaha.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
  1. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
  2. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009

Peraturan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP adalah PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi PKP Tertentu s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009. PDJP ini mengatur tempat pendaftaran bagi WP tertentu (BUMN, PMA tertentu, dkk), WP OP pengusaha tertentu, dan WP Baru.

Sebelum melihat pokok-pokok ketentuan dalam PDJP ini, mari periksa konsideran menimbang dalam ketentuan ini:

Menimbang :
  1. bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal
    Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern
    yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perlu dievaluasi
    Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan
    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
  2. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan tempat pendaftaran bagi Wajib
    Pajak Tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak
    Tertentu;
  3. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
    Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
    Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, perlu
    mengatur kembali tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
    huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur
    Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan
    Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;

Berikut pokok-pokok ketentuan dalam PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009:

1. Definisi:
a. WP tertentu dan/atau PKP tertentu adalah WP dan/atau PKP BUMN, PMA tertentu, BUT dan orang asing tertentu, PMB tertentu, perusahaan besar tertentu, dan orang pribadi tertentu.
b. WP OP pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat.
c. WP baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak pada saat atau setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi WP tertentu dan/atau PKP tertentu adalah di KPP BUMN/KPP PMA 1-6/KPP Badora 1-2/KPP PMB/KPP WP Besar/KPP Madya dan KPP di luar DKI Jakarta, sesuai kriteria dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PDJP tersebut.

3. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, diatur bahwa WP tertentu yang terdaftar di KPP BUMN/KPP PMA 1-6/KPP Badora 1-2/KPP PMB/KPP WP Besar (pokoknya selain KPP Madya) juga mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan yang lokasinya di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh.

4. Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak OP pengusaha tertentu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

5. Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi WP baru dan WP selain WP tertentu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PMK Nomor 20/PMK.03/2008 jo. PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010

Pasal 2 ayat (5) UU KUP:

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan …. termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Catatan: Saya membatasi posting ini pada kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha sehingga pasal-pasal mengenai penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, dan pasal lain yang tidak berhubungan dengan tema tersebut, baik dalam PMK Nomor 20/PMK.03/2008 maupun PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010, tidak akan dibahas di sini.

Konsideran menimbang PMK Nomor 20/PMK.03/2008:

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Berikut pokok-pokok ketentuan PMK Nomor 20/PMK.03/2008:

KAPAN?

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan:
a. wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yakni saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan;
b. yang memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP.

2. Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

3. Pengusaha Kecil yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKPk tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan BKP atau JKP telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

KE MANA?

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha di beberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP juga mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha WP. Untuk pelaporan usaha, berlaku “ketentuan umum” di mana WP orang pribadi yang menjalankan usaha di beberapa tempat wajib melaporkan usahanya ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha WP atau ke KPP tertentu (KPP Badora, Madya, HWI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ilustrasi berdasarkan ketentuan di atas:
Tn. A tinggal di Jatinegara dan membuka usaha di Mampang & Cilandak. Maka Tn. A wajib mendaftarkan diri ke KPP Jatinegara, KPP Mampang, dan KPP Cilandak. Jika Tn. A sudah wajib PKP, ia wajib melaporkan usaha ke KPP Mampang dan KPP Cilandak (KPP Jatinegara tidak, karena tidak ada tempat usaha di sana) atau KPP tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

catatan:
Ketentuan dalam PMK ini, jika benar demikian, lebih mudah dimengerti dibandingkan Pasal 2 ayat (3) PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009 yang mengatur, “Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Sebab, kalimat dalam PDJP tersebut akan membingungkan dalam kasus di mana WP OP pengusaha tertentu (memiliki beberapa tempat usaha) tidak membuka usaha di tempat tinggalnya. Kata “dan” dalam PDJP tersebut seolah juga mewajibkan WP tersebut tetap melaporkan usahanya di tempat tinggal, meskipun tidak membuka usaha di sana.

4.Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Berikut konsideran menimbang PDJP Nomor PER-44/PJ/2008:

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

Ketentuan tambahan mengenai pendaftaran dan pelaporan usaha yang diatur dalam PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke KPP/KP4/KP2KP.

2. Berdasarkan permohonan tersebut, paling lama satu hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap
– KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP; atau
– KP4/KP2KP memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP.

Catatan: Meskipun PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 sudah diubah dua kali, ketentuan pendaftaran dan pelaporan usaha (Bab II) belum pernah direvisi sehingga masih mengikuti aturan semula dalam PDJP Nomor PER-44/PJ/2008.