Pasal 3A UU PPN 1984 s.t.d.t.d. UU Nomor 42 Tahun 2009 mengatur kewajiban pengusaha yang melakukan:
1. penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean;
2. penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean;
3. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
4. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. ekspor BKP Berwujud;
6. ekspor BKP Tidak Berwujud;
7. ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal ini juga mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan tentang batasan pengusaha kecil dan tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Unduh resume pembahasan Pasal 3A UU PPN 1984 s.t.d.t.d. UU Nomor 42 Tahun 2009 di sini! File tersebut meliputi pembahasan Pasal 3A UU PPN, pokok-pokok aturan PMK Nomor 68/PMK.03/2010 dan PMK Nomor 40/PMK.03/2010.