Orang tua dan PTKPBisakah orang tua menambah unsur tanggungan dalam penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Bisa, sepanjang syarat-syarat lain terpenuhi.

 

 

Posting ini membahas tiga hal yang berkaitan dengan orang tua sebagai unsur tanggungan dalam PTKP:

1. Syarat-syarat penambahan orang tua sebagai unsur tanggungan dalam PTKP;

2. Ketentuan tanggungan bagi karyawati kawin dan karyawati tidak kawin;

3. Cara menambahkan tanggungan dalam penghitungan PTKP.

Dasar hukum jawaban “bisa” di atas adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPh 1984 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008.

Pasal 7

PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

a. Rp15.840.000 untuk diri WP orang pribadi;

b. Rp1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp15.840.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Arti keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dapat kita temukan pada penjelasan pasal tersebut, yang berbunyi, “Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan PTKP untuk paling banyak 3 (tiga) orang.”

Arti anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dijelaskan pada kalimat berikutnya yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya’ adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak”.

Ketentuan tanggungan bagi karyawati kawin dan karyawati tidak kawin

PDJP Nomor PER-31/PJ/2009 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-57/PJ/2009 mengatur hal yang lebih spesifik mengenai PTKP bagi karyawati. Pada intinya:

1. Bagi karyawati tidak kawin, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2. Bagi karyawati kawin, jika ada keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima penghasilan maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya; jika tidak, maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

(Catatan: Baca Pasal 11 ayat (3))

Ibu Novilia, dalam artikel di halaman Detik Finance ini, menyimpulkan bahwa:

Apabila Saudara adalah:

a. Karyawan dan menanggung sepenuhnya untuk orang tua kandung tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Saudara maka dapat memperoleh tambahan PTKP untuk orang tua kandung dengan jumlah tanggungan maksimal 3 orang.

b. Karyawati kawin dan suami Saudara bekerja, maka Saudara tidak dapat memperoleh tambahan PTKP untuk menanggung orang tua.

c. Karyawati kawin dan dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suami Saudara tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka dapat memperoleh tambahan PTKP untuk menanggung orang tua.

d. Karyawati tidak kawin maka dapat memperoleh tambahan PTKP untuk orang tua kandung.

Cara menambahkan tanggungan dalam penghitungan PTKP

Selanjutnya, apakah untuk menambahkan orang tua sebagai unsur tanggungan dalam penghitungan PTKP, harus lapor ke KPP dulu? Dari hasil diskusi di sini, disimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak perlu melapor ke KPP bila ingin menjadikan orang tua sebagai tanggungan dalam penghitungan PTKP, tetapi cukup melapor kepada pemberi kerja. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) PDJP Nomor PER-31?PJ/2009 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-57/PJ/2009 sbb:

Ayat (2); Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

Ayat (3); Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

Sumber gambar: ini