Hitung PPh Pasal 21

Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Berapa PPh Pasal 21 atas penghasilan Ahmad Zakaria yang dipotong untuk setiap masa?

Summary of the informations:

Pasal 5 ayat (1) huruf a
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah, antara lain, penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

Pasal 8 ayat (1)
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

•  Jadi, gaji sebesar Rp2.500.000 sebulan merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 10 ayat (3)
Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

• Jadi, iuran pensiun sebesar Rp100.000 sebulan yang dibayar oleh pegawai merupakan pengurang penghasilan bruto.

Pasal 11 ayat (1)
Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut :
a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

• Jadi, PTKP (K/0) per tahun adalah Rp17.160.000

Let’s count!
Penghasilan bruto dalam 1 bulan:
a.Gaji Rp2.500k
Pengurang penghasilan bruto:
b.Biaya jabatan (5%; maks. Rp500k) Rp125k
c.Iuran pensiun Rp100k
d.Penghasilan neto dalam 1 bulan (a-b-c) = Rp2.275k

Pasal 14 ayat (2) huruf a
Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

e.Penghasilan neto setahun (d x 12) = Rp27.300k

Pasal 9 ayat (1) huruf a
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi, antara lain, pegawai tetap.
Pasal 10 ayat (2) huruf a
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

f.Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp17.160k
Penghasilan Kena Pajak (e-f) Rp10.140k

Pasal 14 ayat (1) huruf a
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari, antara lain, Pegawai tetap.

g.PPh Pasal 21 setahun (5% x 10.140k) = Rp507k

Pasal 14 ayat (3) huruf a
Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);

h.PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak (g:12) Rp42,25k

Jika pegawai tetap ybs tidak memiliki NPWP,

Pasal 20
(1) Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak (h x 120%) = Rp50,7k.

Sumber gambar: http://mandacutie.files.wordpress.com/2008/01/matematika.jpg