Tepat di Hari Ibu, terbit Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-145/PJ/2010 tentang Imbauan Sungkem Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan.

Apa isinya?

Aspek PPN atas jasa perdagangan dapat dibagi menjadi tiga golongan besar:
1. Dikenai PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean;
2. Dikenai PPN atas pemanfaatan jasa perdagangan dari luar Daerah Pabean;
3. Tidak dikenai PPN;

Perlu diketahui, dalam transaksi ini ada dua pihak yang terlibat langsung, yaitu pengusaha jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan. Penerima jasa perdagangan ini bisa pembeli barang, bisa juga penjual barang, tergantung dengan siapa pengusaha jasa perdagangan bekerja sama.

Dan dalam posting ini saya menggunakan istilah pihak ketiga untuk pihak selain pengusaha jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan. Apabila penerima jasa perdagangan adalah pembeli barang, maka pihak ketiga adalah penjual barang. Demikian sebaliknya.

Dikenai PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean

Dalam SE-145/PJ/2010, dirinci lima kondisi yang merupakan transaksi jasa perdagangan dalam klasifikasi ini. Namun, secara sederhana kita dapat mengetahui bahwa kriterianya hanya satu: pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean. Lebih lanjut, tidak menjadi permasalahan di mana penerima jasa perdagangan dan pihak ketiga berada. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat konfigurasi pada tabel di bagian terakhir posting ini.

Dikenai PPN atas pemanfaatan jasa perdagangan dari luar Daerah Pabean

SE-145/PJ/2010 merinci empat keadaan yang merupakan transaksi jasa perdagangan dalam klasifikasi ini. Namun, secara sederhana kita dapat mengetahui bahwa kriterianya dua:
1. Pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean; dan
2. Penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.

Dalam hal ini, tidak menjadi permasalahan di mana pihak ketiga berada.

Tidak dikenai PPN

Dalam SE-145/PJ/2010, dirinci dua kondisi yang merupakan transaksi jasa perdagangan dalam klasifikasi ini. Namun, secara sederhana kita dapat mengetahui bahwa kriterianya adalah: hanya pihak ketiga yang berada di dalam Daerah Pabean. Artinya, baik pengusaha jasa perdagangan maupun penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, dan pihak ketiga berada di dalam Daerah Pabean.

Keterangan
DDP : di dalam Daerah Pabean
LDP : di luar Daerah Pabean
Klasifikasi #1 : Dikenai PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean; Klasifikasi #2 : Dikenai PPN atas pemanfaatan jasa perdagangan dari luar Daerah Pabean; Klasifikasi #3 : Tidak dikenai PPN

Semoga bermanfaat.

Download SE-145/PJ/2010

NB: Senang sekali jika Anda menulis komentar sebelum menutup halaman ini.