Sumber gambar: sini

Dalam buku Lanskap Ekonomi Indonesia Faisal Basri mengeluhkan banyaknya ragam peraturan perpajakan di Indonesia. Selain diatur dalam Undang-Undang, ketentuan peraturan perpajakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak.

Banyaknya jenis peraturan ini barangkali tidak menjadi kendala bagi praktisi perpajakan. Sedangkan bagi pembelajar seperti saya tentu jawaban berbeda yang akan terlontar.

Sebagai contoh, saat ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2008, saya harus membaca Peraturan Dirjen Pajak terkait. Tentu saja PMK tersebut tidak menyebutkan Perdirjen nomor berapa yang mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut karena penerbitan Perdirjen akan menyusul kemudian.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian, bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam artikel ini saya membagikan tips untuk mencari aturan pelaksanaan dengan cepat.

Pahami klausul “menimbang”

Teorinya, peraturan selain UUD, UU, PP, Perpres, dan Perda diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menkeu dan Perdirjen yang terbit atas perintah peraturan yang lebih tinggi akan menuliskan klausul yang menyatakan bahwa PMK/Perdirjen tersebut terbit untuk melaksanakan ketentuan pasal sekian dalam peraturan yang lebih tinggi. (Perlu ditambahkan di sini bahwa memang ada PMK/Perdirjen yang terbit tanpa perintah peraturan yang lebih tinggi, dan ini dikenal dengan peraturan mandiri. Berkenaan dengan itu, tips yang saya tulis di sini tidak dapat diaplikasikan untuk mencari aturan pelaksanaan yang merupakan peraturan mandiri.) Kalau pembaca memperhatikan dengan teliti, klausul sebagaimana saya sebutkan di atas tertera pada bagian menimbang. Bunyinya bisa dua kemungkinan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal […] [peraturan yang memerintahkan] Nomor […] dst; atau
2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal […] [peraturan yang memerintahkan] Nomor […] dst.
Klausul nomor 1 dan 2 berbunyi sama mulai dari kata “melaksanakan” sampai dengan kata terakhir.

Klausul ini google friendly karena membantu kita mencari aturan pelaksanaan di Google dengan cepat. Mari praktik dengan mencari aturan pelaksanaan dari Peraturan Menkeu Nomor 23/PMK.03/2008. Dalam Pasal 6 Peraturan Menkeu tersebut diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian, bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Yang perlu kita lakukan adalah melakukan googling dengan keyword “melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008” (catatan: jangan disingkat, dan gunakan tanda kutip)

Ini hasilnya!

Aturan pelaksanaan dari PMK 23/PMK.03/2008 yang didapat dari hasil googling:
1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ.2010
2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ.2009

Semoga bermanfaat. Ditunggu komentarnya.

NB: Senang sekali jika Anda menulis komentar sebelum menutup halaman ini.