Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7b) UU PPN 1984. PMK ini mengatur tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi Rp1.800.000.000.

Ketentuan umum
1. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (selanjutnya disebut pedoman pengkreditan) bersifat opsional bersyarat. Artinya, apabila telah memenuhi syarat, Anda dapat menggunakan pedoman pengkreditan atau tetap menggunakan mekanisme pajak masukan dengan pajak keluaran (selanjutnya disebut mekanisme PMPK).

Syaratnya, Anda sebagai PKP:
a. mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau
b. baru dikukuhkan sebagai PKP.

2. Jika memenuhi syarat di atas dan hendak memilih untuk mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan, PKP harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia dikukuhkan paling lama:
a. (untuk PKP yang peredaran usahanya tidak lebih dari Rp1,8 milyar dalam 2 tahun buku) pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman pengkreditan;
b. (untuk Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP) pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai PKP.

3. Pada dasarnya, pedoman pengkreditan menghendaki perhitungan Pajak Masukan didasarkan pada besarnya peredaran usaha. Hal ini berbeda dengan mekanisme PMPK yang menghitung Pajak Masukan berdasarkan 10% dari pembelian BKP atau pemanfaatan JKP. Berikut ilustrasinya:
PT Jay55 membeli merchandise (BKP) dari supplier seharga Rp300 juta. Atas pembelian ini, supplier (PKP) memungut PPN dari PT Jay55 sebesar Rp30 juta (10% x Rp300.000.000). Pada masa pajak yang sama PT Jay55 berhasil membukukan penjualan merchandise-nya(BKP) senilai Rp500 juta. Atas penjualan ini, PT Jay55 memungut PPN dari pembeli sebesar Rp50 juta (10% x Rp500.000.000) sebagai Pajak Keluaran.
Dalam mekanisme PMPK, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Jay55 sebesar Rp30 juta– nilai yang sama dengan PPN yang telah dibayarkan kepada supplier. Namun, jika PT Jay55 memilih untuk menggunakan pedoman pengkreditan, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan Rp30 juta melainkan sebesar ([persentase berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 74/PMK.03/2010] x 10% x peredaran usaha). Mengenai perhitungan ini, akan dilanjutkan setelah membahas Pasal 7 PMK tersebut.

4. Pasal 7 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jika PKP memilih menggunakan pedoman pengkreditan adalah sebesar:
a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 8:
(1) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah peredaran usaha.

Kembali ke ilustrasi PT Jay55 pada poin 3. Berarti, dalam mekanisme pedoman pengkreditan, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp35 juta (7% x Rp50.000.000). Sedangkan dalam mekanisme PMPK besarnya Pajak Masukan adalah Rp30 juta (10% x pembelian merchandise). Dengan demikian, PPN yang wajib disetor oleh PT Jay55 adalah:
a. Rp15 juta (PK Rp50 juta – PM Rp35 juta), jika menggunakan pedoman pengkreditan; atau
b. Rp20 juta (PK Rp50 juta – PM Rp30 juta), jika menggunakan mekanisme PMPK.

Jika menggunakan pedoman pengkreditan, PT Jay55 mencatat begini:
PPN yang dibayar kepada supplier = Rp30 juta
PPN yang dipungut oleh PT Jay55 = Rp50 juta
PPN yang “masih di-keep” oleh PT Jay55 = Rp20 juta (PPN yang dipungut Rp50 juta – PPN yang dibayar Rp30 juta)
PPN yang wajib disetor berdasarkan pedoman pengkreditan = 15 juta
Sisa yang masih dipegang oleh PT Jay55 dan tak perlu disetor = Rp5 juta (Rp20.000.000 – Rp15.000.000)

Sadis!
Lebih untung menggunakan pedoman pengkreditan? Belum tentu. Dalam keadaan tertentu PMK Nomor 74/PMK.03/2010 cukup sadis. Mari saya kita buktikan.

Resume aktivitas usaha PT Jay55 pada bulan berikutnya adalah sebagai berikut:
1. PT Jay55 membeli merchandise (BKP) dari supplier seharga Rp400 juta. Atas pembelian ini, supplier (PKP) memungut PPN dari PT Jay55 sebesar Rp40 juta (10% x Rp400.000.000).
2. PT Jay55 juga membeli barang dagangan non-BKP dari supplier seharga Rp800 juta. Atas pembelian ini tidak terutang PPN.
3. PT Jay55 berhasil membukukan penjualan Rp1,8 milyar, yang terdiri atas penjualan BKP senilai Rp600 juta dan penjualan non-BKP senilai Rp1,2 milyar. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 74/PMK.03/2010 PT Jay55 tetap menggunakan pedoman pengkreditan.

Pasal 6 ayat (2) mengatur, PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan harus melakukan secara taat asas dalam 1 tahun buku, sepanjang peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp1,8 milyar.

Dengan demikian
PM yang dapat dikreditkan = Rp126 juta (70% x 10% x Rp1.800.000.000)
PK = Rp180 juta (10% x Rp1.800.000.000) –sebagai catatan, dalam pedoman pengkreditan, Pajak Keluaran bukanlah 10% dari nilai penyerahan BKP dan/atau JKP tetapi 10% dari peredaran usaha baik BKP, JKP, maupun non BKP dan non JKP. Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 untuk mengetahui lebih lanjut.
PPN yang wajib disetor = Rp54 juta (Rp180.000.000 – Rp126.000.000).
Padahal, PPN yang benar-benar telah dipungut oleh PT Jay55 adalah sebesar Rp60 juta (10% x penjualan BKP) dan PPN yang benar-benar telah dibayarkan kepada supplier adalah sebesar Rp40 juta (10% x pembelian BKP). Rugi? Ya! (memungut Rp60 juta, dipungut Rp40 juta, masih harus setor Rp54 juta).

Sebagai perbandingan, jika PT Jay55 sejak semula menggunakan mekanisme PMPK, perhitungannya sebagai berikut:
PM = Rp40 juta (10% x pembelian BKP)
PK = Rp60 juta (10% x penjualan BKP)
PPN yang wajib disetor = Rp20 juta (Rp60.000.000 – Rp40.000.000)

Kesimpulan
1. Dalam mekanisme PMPK, PKP tidak akan membayar PPN. Yang ada hanya menitipkannya kepada supplier dan mengambil kembali dari pembeli, dan sisanya disetorkan kepada negara.
2. Dalam pedoman pengkreditan, PKP bisa mendapatkan keuntungan dari PPN tetapi bisa juga “menombok” PPN. Perhitungan yang cermat dapat menghindari PKP dari resiko kerugian.

NB: Senang sekali jika Anda menulis komentar sebelum menutup halaman ini.