sumber gambar: http://intuisiblog.com

Dear Agus,

Bisa tolong dijelaskan mengenai aspek PPN pada penyerahan elpiji? Kasusnya begini, PT A memproduksi elpiji. Dalam UU No. 42 Tahun 2009 diatur bahwa gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat dikenakan PPN (Pasal 4A dan penjelasan Pasal 4A). Masalahnya, dalam kasus ini, elpijinya tidak diserahkan secara langsung kepada masyarakat tetapi melalui PT Pertamina. Apakah tetap dikenakan PPN?

Tanggapan:

Untuk lebih jelasnya, baiknya kita buka peraturannya terlebih dahulu. Pasal 4A ayat (2) huruf a:

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut, antara lain barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Dalam penjelasan pasal ini, diketahui bahwa barang hasil pengeboran yang dimaksud di sini antara lain berupa gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Artinya, gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat tetap dikenakan PPN dan merupakan Barang Kena Pajak.

Itu poin pertama.

Selanjutnya, bagaimana jika elpijinya tidak diserahkan langsung kepada masyarakat, tetapi melalui PT Pertamina? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu meneliti penjelasan Pasal 4A tersebut sekali lagi:

tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

Kalimat di atas lebih gamblang dimengerti apabila strukturnya kita atur kembali, tanpa mengubah maknanya, menjadi:

tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti elpiji.

Dengan demikian, UU No. 42 Tahun 2009 menghendaki pengenaan PPN atas penyerahan elpiji tanpa memerhatikan kepada siapa barang tersebut diserahkan. UU No. 42 Tahun 2009 juga menghendaki pengenaan PPN atas penyerahan gas bumi jenis lain yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat seperti halnya elpiji.

Demikian, semoga bermanfaat.

Catatan: tulisan dalam blog ini dimaksudkan untuk kepentingan pembelajaran. Kerugian yang diakibatkan oleh penerapan opini dalam blog ini tidak menjadi tanggung jawab pengelola blog. Untuk kepentingan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sebaiknya meminta nasihat atau mengonfirmasikan keterangan dalam blog ini kepada AR.