sumber gambar: http://www.waytodeal.com

Tanggal 16 November lalu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaraan Dirjen Pajak Nomor SE-119/PJ/2010 tentang Perlakukan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan. Pada intinya Surat Edaran tersebut hendak memberikan penegasan bahwa penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum yang bersifat charter atau sewa tidak dikenai PPN.

Apa latar belakang terbitnya Surat Edaran ini? Menurut hemas penulis, ini terkait perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006.

Salah satu poin perubahan tersebut adalah dihapuskannya Pasal 3 KMK 527/KMK.03/2003 yang berbunyi:
Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) [hal mana Jasa Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenai PPN, pen] adalah penyerahan Jasa Angkutan jalan yang dilakukan dengan cara :
a. ada perjanjian lisan atau tulisan;
b. waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai dengan perjanjian; dan
c. kendaraan angkutan dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terkait perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Umum, dalam satu perjalanan (trip).

Dengan dihapuskannya pasal ini, otomatis penyerahan jasa charter Angkutan Umum tidak dikenakan PPN.

Catatan: tulisan dalam blog ini dimaksudkan untuk kepentingan pembelajaran. Kerugian yang diakibatkan oleh penerapan opini dalam blog ini tidak menjadi tanggung jawab pengelola blog. Untuk kepentingan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sebaiknya meminta nasihat atau mengonfirmasikan keterangan dalam blog ini kepada AR.

NB: Senang sekali jika Anda menulis komentar sebelum menutup halaman ini.