Tag Archives: Pindah KPP

Tata Cara Pindah KPP Berdasarkan PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010

Tata cara pindah KPP dibedakan menjadi dua. Pertama, tata cara pindah KPP tempat terdaftar WP/tempat pengukuhan PKP bagi Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (WP/PKP) Badan atau Joint Operation (JO), dan Wajib Pajak Bendahara. Kedua, tata cara pindah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

A.WP/PKP Badan atau Joint Operation (JO), dan WP Bendahara
1. WP/PKP mengisi formulir serta menyampaikannya ke KPP lama.
2. KPP lama menerbitkan Surat Pindah dan menyampaikannya kepada WP/PKP dengan tembusan kepada KPP baru.
3. Menerima tembusan Surat Pindah dari KPP lama, KPP baru menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) serta ditembuskan ke KPP lama.
4. Menerima tembusan kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari KPP baru, KPP lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP.

B. Wajib Pajak Orang Pribadi
1. WP mengisi formulir serta menyampaikannya ke KPP Baru.
2. KPP Baru menerbitkan kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dengan tembusan ke KPP lama.
3. Menerima tembusah kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru, KPP lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP.

Sebetulnya, WP/PKP yang pindah tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha cukup tutup mata saja dengan tata cara di atas. Dalam Pasal 6 ayat (5) PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010 diatur sebagai berikut:
– Dalam hal Wajib Pajak Badan/JO/Bendahara menyampaikan permohonan pindah ke KPP baru, KPP baru harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP lama.
– Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan permohonan pindah ke KPP lama, KPP lama harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP baru.

Oiya, daftar wilayah kerja KPP seluruh Indonesia bisa dilihat di lampiran PMK Nomor 62/PMK.01/2009.

 

Sumber gambar: sini

Tagged ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.