Tips Mencari Aturan Pelaksanaan

Sumber gambar: sini

Dalam buku Lanskap Ekonomi Indonesia Faisal Basri mengeluhkan banyaknya ragam peraturan perpajakan di Indonesia. Selain diatur dalam Undang-Undang, ketentuan peraturan perpajakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak.

Banyaknya jenis peraturan ini barangkali tidak menjadi kendala bagi praktisi perpajakan. Sedangkan bagi pembelajar seperti saya tentu jawaban berbeda yang akan terlontar.

Sebagai contoh, saat ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2008, saya harus membaca Peraturan Dirjen Pajak terkait. Tentu saja PMK tersebut tidak menyebutkan Perdirjen nomor berapa yang mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut karena penerbitan Perdirjen akan menyusul kemudian.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian, bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam artikel ini saya membagikan tips untuk mencari aturan pelaksanaan dengan cepat.