Seri UU KUP: (Pasal 16) Pembetulan Ketetapan Pajak

Pembetulan ketetapan pajak karena salah tulis, salah hitung, atau salah menerapkan ketentuan tertentu (norma, PTKP) diatur dalam:

1. Pasal 16 UU KUP
2. Pasal 22 PP Nomor 80 Tahun 2007
3. PMK Nomor 19/PMK.03/2008
4. PDJP Nomor PER-48/PJ/2009
5. KDJP Nomor KEP-420/PJ/2010 tentang SOP Instansi Vertikal DJP (KWL60-0013 atau KPP70-0006)


What
Q: Apa yang bisa dibetulkan?
A: Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN), Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak (baik atas skp maupun atas STP), Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak (baik atas skp maupun atas STP), Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, termasuk ketetapan yang berhubungan dengan PBB (SPPT, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, dst).

Q: Apa contoh kesalahan tulis?
A: Kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo.

Q: Apa contoh kesalahan hitung?
A: kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan.

Q: Apa contoh kekeliruan penerapan peraturan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan?
A: kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Q: Untuk PPN, apakah ada syarat khusus jika ingin membetulkan kekeliruan dalam pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud di atas?
A: Pembetulan atas kekeliruan dalam pengkreditan pajak hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.

Q: Apa hak Wajib Pajak?
A: Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar Direktur Jenderal Pajak menambah, mengurangkan, menghapuskan, atau menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Q: Apakah ada template formulir yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam pengajuan permohonan pembetulan?
A: Ada. Lihat lampiran I PDJP Nomor PER-48/PJ/2009

When
Q: Kapan jangka waktu keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan WP?
A: Enam bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Who
Q: Siapa yang melakukan pembetulan?
A: Wajib Pajak (dengan permohonan) atau Dirjen Pajak (secara jabatan).

Q: Siapa yang akan menangani permohonan pembetulan?
A: Tim peneliti. Namun, PIC-nya adalah Kepala Seksi Pelayanan (di KPP) atau Kepala Bidang PKB (di Kanwil).

Where
Q: Ke mana permohonan pembetulan diajukan?
A: Permohonan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan.

Why
Q: Kenapa dibetulkan?
A: Terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

How
Q: Bagaimana sifat kesalahan yang dapat dibetulkan?
A: Tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak

Q: Bagaimana ketentuan pengajuan permohonan pembetulan?
A: 1. Satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat Keputusan lain yang diajukan pembetulan; 2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; 3. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Q: Bagaimana mekanisme panyampaian permohonan pembetulan?
A: Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Bukti penerimaan surat (di kantor DJP yang menerbitkan ketetapan) atau tanda bukti pengiriman surat (dari pos) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.

 

Contoh kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Putusan Banding

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2008 dengan rugi yang dikompensasikan ke tahun berikutnya Rp 200.000.000,00 dan lebih bayar Rp 50.000.000,00. PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2009 dengan penghasilan neto sebesar Rp 180.000.000,00. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sampai dengan tahun pajak 2008 sebesar Rp 200.000.000,00 dan terdapat kredit pajak sebesar Rp 35.000.000,00. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2009 menyatakan lebih bayar sebesar Rp 35.000.000,00 dan masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sebesar Rp 20.000.000,00.

Terhadap Wajib Pajak PT A telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2008 dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp 15.000.000,00 dan dengan rugi Rp 200.000.000,00, dan Tahun Pajak 2009 dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan dengan rugi Rp 20.000.000,00.

Atas surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2008, PT A memperoleh Putusan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding Wajib Pajak diterima sebagian, sehingga mengakibatkan rugi yang dapat dikompensasi menjadi lebih kecil dibanding dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang pernah diterbitkan yaitu Rp 150.000.000,00 dan lebih bayar menjadi sebesar Rp 40.000.000,00. Kerugian yang dapat dikompensasikan dalam penghitungan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2009 menjadi semakin kecil yakni dari Rp 200.000.000,00 menjadi Rp 150.000.000,00. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak berwenang membetulkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2009 yang diakibatkan karena perbedaan kompensasi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dari rugi sebesar Rp 20.000.000,00 menjadi laba sebesar Rp 30.000.000,00 (Rugi Rp 20.000.000,00 dikurangi dengan pengurangan kompensasi kerugian sebesar Rp 50.000.000,00). Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Nihil Tahun 2009 yang pernah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak harus dibetulkan secara jabatan menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: