Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional kerapkali memuat ketentuan perpajakan yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia?

A. Umum

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perjanjian internasional:

-Aspek politis: dilarang membuat perjanjian internasional dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomasi.

-Aspek yuridis: perjanjian internasional wajib mematuhi kaidah hukum.

-Aspek teknis: perjanjian internasional disusun dengan mempertimbangkan kesiapan kementerian-kementerian terkait.

-Aspek keamanan: perjanjian internasional tidak boleh mengganggu stabilitas negara.

2. Untuk memastikan dijalankannya tahapan-tahapan penyusunan perjanjian internasional (konsultasi, koordinasi, dan sebagainya), Kemlu memanfaatkan “momentum” kebutuhan kementerian pemrakarsa akan surat kuasa (full power) dan/atau kertas perjanjian yang dikeluarkan oleh Kemlu.

3. Perjanjian internasional yang mempersyaratkan ratifikasi tidak berlaku jika salah satu pihak belum meratifikasi perjanjian tersebut. Setelah diratifikasi, berlakunya perjanjian tersebut bergantung pada paham yang berlaku di negara tersebut: monisme atau dualisme.

4. Pasal 26 Konvensi Wina 1969: perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 27: negara tidak dapat menggunakan hukum nasional untuk menjustifikasi kegagalannya dalam menjalankan kewajibannya yang timbul dari perjanjian internasional.

B. Monisme & Dualisme

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bergantung pada paham yang diterapkan suatu negara. Terdapat dua paham dalam hal ini: dualisme dan monisme.

1. Dualisme

Paham ini memperlakukan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Dengan kata lain, hukum internasional perlu ditransformasi ke dalam hukum nasional supaya dapat diterapkan.

Menurut paham ini, perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi, setelah ratified by each contracting party, tidak lantas masuk ke dalam hukum nasional. Perjanjian tersebut harus melalui proses transformasi (meskipun ratifikasi dilakukan dengan UU atau Perpres). Demikian pula halnya perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi: tidak lantas masuk ke dalam hukum nasional setelah ditandatangani, tetapi harus melalui proses transformasi terlebih dahulu.

2. Monisme

Paham ini menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Dengan demikian, terdapat hierarki atas kedua hukum ini. Ada yang berpendapat bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional (disebut primat hukum nasional), dan dengan demikian hukum nasional berkedudukan lebih tinggi dari hukum internasional. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum nasional merupakan bagian dari hukum internasional (disebut primat hukum internasional), dan dengan demikian hukum internasional berkedudukan lebih tinggi dari hukum nasional.

Menurut paham ini, setelah ratified by each contracting party, perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi secara otomatis masuk ke dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi. Demikian pula halnya perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi: otomatis masuk ke dalam ruang lingkup nasional setelah ditandatangani.

Catatan

Contoh UU ratifikasi: UU Nomor 17 Tahun 1985. Contoh UU transformasi: UU Nomor 6 Tahun 1996. Keduanya terkait dengan UNCLOS 1982.

Negara yang menganut paham dualisme antara lain AS, Inggris, dan Australia. Negara yang menganut paham monisme antara lain Belanda, Jerman, Perancis. Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut Damos Dumoli Agusman (2008), sistem hukum Indonesia belum mengindikasikan apakah menganut monoisme atau dualisme. UNCLOS 1982 yang diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 dan membutuhkan adanya UU Nomor 6 Tahun 1996 sebagai UU transformasi merupakan contoh di mana Indonesia “tampaknya” menerapkan paham dualisme. Sebaliknya, terdapat contoh-contoh di mana Indonesia “tampaknya” menerapkan paham monisme:

1. Pasal 13 UU Nomor 24 Tahun 2000: Setiap undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa penempatan peraturan per-UU-an pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, UU yang meratifikasi suatu perjanjian internasional sudah bisa mengikat seluruh warga negara Indonesia.

2. Pada kasus tanah Kedubes Saudi Arabia, fatwa MA tahun 2006 merujuk pada prinsip kekebalan diplomatik dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 1 Tahun 1982. Hakim menggunakan perjanjian internasional sebagai sumber hukum, padahal tidak ada UU transformasi atas konvensi tersebut.

Catatan

Kalau dirunut, paham dualisme dalam contoh UNCLOS di atas diterapkan sebelum terbitnya UU 24/2000, sementara paham monisme diterapkan sejak terbit UU 24/2000.

Q: Apakah ini berarti bahwa Indonesia menerapkan paham monisme dengan dasar hukum UU 24/2000?

A: Nggak tahu (mungkin aja ada kasus lain setelah tahun 2000 di mana dilakukan transformasi atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional).

C. Surat Menkeu Perihal Isu Perpajakan Terkait Posisi Runding Indonesia Dalam Perundingan Perjanjian Bilateral/Multilateral

Pada tahun 2008, Menteri Keuangan membuat surat nomor S-640/MK.03/2008 yang ditujukan kepada Presiden. Pokok-pokok isi surat tersebut sebagai berikut:

1. Draft perjanjian internasional sebaiknya tidak mengatur masalah perpajakan karena pembebasan dan pemberian fasilitas perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, menimbulkan kesulitan administratif dalam pelaksanaannya di lapangan, dan beberapa alasan lain.

2. Dalam draft perjanjian internasional, ketentuan berikut perlu diperhatikan:

a. pembebasan pajak dan pemberian fasilitas perpajakan.

- pembebasan pajak dan pemberian fasilitas perpajakan hendaknya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- hendaknya dimasukkan klausul “Tax exemption and relief shall be in accordance with the prevailing tax laws and regulations.” Patut menjadi perhatian juga apabila ada klausul pengecualian masalah perpajakan, namun pasal tentang expropriation dan/atau dispute settlement “dihidupkan” kembali.

b. perluasan penafsiran dan penerapan isi perjanjian ke masalah perpajakan, khususnya pasal-pasal mengenai national treatment, most favoured nation, dan expropriation/dispossession.

Definisi istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

National treatment: A concept of international law that declares if a state provides certain rights and privileges to its own citizens, it also should provide equivalent rights and privileges to foreigners who are currently in the country.

Most favoured nation: perlakuan yang sama terhadap negara-negara yang memperoleh “perlakuan istimewa”.

Expropriation/dispossession: pencabutan hak milik.

Perluasan penafsiran ke masalah perpajakan tidak boleh dilakukan karena ketentuan perpajakan telah diatur dalam peraturan perpajakan serta tax treaty. Misalnya, ketentuan perpajakan mengatur tarif PPh bagi WP DN berbeda dengan WP LN; jika penafsiran pasal natioanl treatment diperluas ke masalah perpajakan, Indonesia bisa dianggap tidak mematuhi perjanjian internasional. Begitu juga dengan ketentuan tarif P3B dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yang berpotensi menyalahi ketentuan pasal most favoured nation dan expropriation/dispossession dalam perjanjian internasional apabila penafsirannya diperluas ke masalah perpajakan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

Dalam Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010 diatur bahwa dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

Pada ayat berikutnya diatur bahwa pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Tulisan terkait:

1. Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia (Damos Dumoli Agusman, 2008)

2. Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Menjadi Undang-Undang di Indonesia (Pan Mohamad Faiz, 2008)

Jakarta, 20 April 2011

Sumber gambar: di sini

3 thoughts on “Perjanjian Internasional

  1. Marsy Arsela says:

    pak,tlong jelaskan mengapu suatu pejanjian internasional ada yang harus diratifikasi dan ada yang tidak perlu diratifikasi???

  2. agusjay55 says:

    Marsy Arsela:

    pak,tlong jelaskan mengapu suatu pejanjian internasional ada yang harus diratifikasi dan ada yang tidak perlu diratifikasi???

    Perjanjian internasional bisa langsung mengikat pada saat penandatanganan, bisa juga tidak langsung mengikat kecuali telah dilakukan ratifikasi oleh tiap-tiap negara atau cara lain.

    Perjanjian internasional dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), atau lebih khususnya dilakukan oleh perwakilan pemerintah. Dilihat dari sisi ini, ketentuan pengikatan perjanjian internasional dengan ratifikasi berfungsi sebagai prosedur DPR atau pemerintah untuk mereviu materi perjanjian internasional yang dibuat oleh perwakilan pemerintah sebelum perjanjian itu mengikat negara. Sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian, pengesahan perjanjian internasional dengan tema khusus diratifikasi dengan UU (yang artinya direviu DPR dulu) dan pengesahan perjanjian internasional dengan tema lainnya diratifikasi dengan Keppres (yang artinya direviu oleh presiden dulu).

    Jadi, fungsi pertama adalah reviu.

    Fungsi kedua saya ilustrasikan begini. Anda ditunjuk mewakili RT Anda untuk membahas rencana perbaikan jalan se-RW. Akhirnya, Anda dan perwakilan RT lainnya sepakat untuk memperbaiki jalan dengan tenaga mandiri.

    Anda mengabarkan kepada warga RT Anda, dan secara materi mereka setuju. Namun, mereka tidak mau sembrono dengan memastikan kesiapan tenaga warga. Jadi, saat rapat RW itu Anda minta kepada hadirin untuk memasukkan ketentuan bahwa perjanjian itu mengikat RT-RT melalui prosedur ratifikasi. Jadi, setelah perjanjian ditandatangani, Anda kembali dan mendata siapa saja yang sanggup masuk tim perbaikan jalan, mendata keuangan, mendata kesiapan peralatan, dsb. Jika sudah oke, barulah RT Anda “meratifikasi” perjanjian tingkat RW tersebut. Artinya, RT Anda telah siap mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Jika belum oke, RT Anda menunda ratifikasi perjanjian tersebut sampai ditemukan jalan keluar permasalahan yang ada, daripada RT Anda terlanjur terikat dengan perjanjian yang tak sanggup kalian jalankan.

    Jadi, fungsi kedua adalah memberikan jangka waktu untuk memastikan kesiapan prasarana dan sumber daya Indonesia untuk menjalankan perjanjian, yang secara materi telah disetujui oleh para pihak.

    Sebagai kesimpulan, persyaratan ratifikasi dalam suatu perjanjian internasional itu diusulkan oleh perwakilan pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan Indonesia: setelah perjanjian ditandatangani, apa masih perlu dilakukan pembahasan internal (tingkat kementerian teknis atau tingkat legislatif) sebelum Indonesia mengikatkan diri?

    Oya ini pendapat saya aja dari hasil pembahasan yang pernah saya ikuti dengan narasumber pegawai Kemlu. Saya tidak pernah kuliah hukum. Silakan kalau ada yang berpendapat lain.

    Coba baca UU 10/2004 penjelasan umum, Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 . Di bawah ini ada link bacaan yang bagus.

    Sekian, mudah-mudahan bisa membantu.

    http://www.scribd.com/maludin_oktavia/d/16710619-Apa-Arti-PengesahanRatifikasi-Perjanjian-Internasional

  3. nurul niss says:

    Pak,,, jelaskan 5 perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: