Ekspor JKP: Apakah Diakui oleh UU PPN 1984 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009?

Cerita yang disampaikan Mbak Melinda sebagai komentar dalam posting ini menyita pikiran saya selama dua hari terakhir.

Jasa perdagangan… Sepintas lalu, saya merasa SE-08/PJ.52/1996 lebih sesuai dengan Undang-Undang dan SE-154/PJ/2010-lah yang bertentangan. Tapi kenapa pemeriksa, sesuai cerita itu, berpendapat bahwa penyerahan jasa perdagangan oleh PKP di dalam Daerah Pabean kepada penerima jasa yang berada di luar Daerah Pabean terutang PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c (penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean)? Bukankah ekspor JKP selain JKP yang tergolong dalam PMK-70 semestinya tidak dikenai PPN?

Baiklah saya tulis kesimpulan saya terlebih dahulu:
1. Ekspor JKP diakui oleh UU PPN 1984 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009 jika JKP itu termaktub dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010.
2. Ekspor JKP selain JKP yang termaktub dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010 (selanjutnya saya sebut “JKP selain PMK-70″) tidaklah dikatakan ekspor JKP. Jika pihak yang menyerahkan “JKP selain PMK-70″ berada di dalam Daerah Pabean sedangkan pihak yang menerima “JKP selain PMK-70″ ada di luar Daerah Pabean, UU PPN 1984 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009 menganggapnya sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean.

Sisa tulisan ini akan saya gunakan untuk membahas alasan pernyataan nomor 2.

Dapatkah jasa diekspor?

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 29 UU PPN 1984 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009)

Karakteristik jasa berbeda dengan barang. Jasa bersifat imateril. Barang bersifat materil. Barang bisa diekspor, tapi jasa? Tunggu dulu…

Bayangkan Anda, berada di dalam Daerah Pabean, hendak mencarikan batik Jepara untuk Mr. Takeshi di Jepang. Anda tidak menjual barang, tetapi hanya mencarikan penjual batik (batik yang dibeli Mr. Takeshi dieskpor langsung oleh penjual). Dengan demikian, yang Anda berikan kepada Mr. Takeshi adalah jasa perdagangan.

Batik diekspor. Barangnya berpindah dari Jepara ke Tokyo. Bagaimana dengan jasa yang Anda serahkan? Bukankah jasa itu tidak serta-merta “ditransfer” ke Jepang juga? Jasa tetap berada di dalam Daerah Pabean (karena Anda tidak ikut ke Tokyo), namun Mr. Takeshi di Tokyo sudah mendapatkan manfaat dari jasa tersebut.

Cerita di atas saya buat untuk mengedepankan pesan: jagalah kesehatan pada umumnya jasa tidak bisa diekspor.

Saya katakan “pada umumnya”, lantaran ada jasa-jasa tertentu yang bisa “ditransfer” ke luar Daerah Pabean. Jasa tersebut termaktub dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010:
1. Jasa maklon (yang memenuhi syarat-syarat dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010).
2. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
3. Jasa konstruksi yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean.

Benang merah dari ketiga jasa di atas adalah tingginya perlekatan (melekat) jasa tersebut dengan barang yang akan berpindah lintas negara. Jasa maklon, yang notabene adalah jasa membuatkan barang tertentu dengan bahan yang disediakan oleh penerima jasa, melekat erat dengan barang yang dihasilkan. Barang tersebut masih saja berupa bahan mentah jika tidak “dimasukkan” jasa maklon kepadanya. Jasa maintenance, yang notabene adalah jasa terkait kegiatan memperbaiki/merawat barang tertentu, juga melekat erat dengan barang yang diperbaiki/dirawat. Barang tersebut masih saja berada pada performa lama jika tidak “dimasukkan” jasa maintenance kepadanya. Terakhir, jasa konstruksi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi, notabene adalah jasa yang serupa (meski tak sama) dengan jasa maklon. Jasa konstruksi, misalnya pembuatan master plan desain jembatan, bisa dikerjakan di Jakarta, dan hasilnya akan dipergunakan untuk membangun jembatan di negara lain. Bahan-bahan konstruksi masih saja berupa bahan yang terpisah-pisah jika tidak “dimasukkan” jasa konstruksi.

Mengingat eratnya perlekatan antara ketiga jasa ini dan barang yang akan diekspor ke luar Daerah Pabean (pada jasa 1 dan 2) atau yang akan dibangun di luar Daerah Pabean, Undang-Undang PPN 1984 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009 mengakui bahwa jasa tersebut bisa saja “diekspor”. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN dengan tarif 0%.

Bagaimana dengan jasa yang Anda berikan kepada Mr. Takeshi pada ilustrasi sebelumnya? Perlekatan jasa tersebut tidak erat. Undang-Undang tidak mengakuinya sebagai ekspor JKP.

Lantas, apa dong?
Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyerahan JKP yang termaktub dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010 oleh PKP yang berada di dalam Daerah Pabean kepada pihak yang berada di luar Daerah Pabean merupakan transaksi ekspor JKP.
2. Penyerahan “JKP selain PMK-70″ oleh PKP yang berada di dalam Daerah Pabean kepada pihak yang berada di luar Daerah Pabean bukan merupakan transaksi ekspor JKP karena jasa tersebut tidak “ditransfer” ke luar Daerah Pabean. (Jasa tersebut tetap berada di dalam Daerah Pabean, hanya saja memberi manfaat kepada pihak di luar Daerah Pabean.)

Kalau transaksi nomor 2 bukan merupakan transaksi ekspor JKP, lantas transaksi apa?

Ingat! Jasa tersebut tetap berada di dalam Daerah Pabean. Hanya saja, pihak di luar Daerah Pabean mendapatkan manfaat darinya. Dengan demikian, saya berkesimpulan bahwa transaksi sebagaimana nomor 2 adalah transaksi penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 ayat (1) huruf c). Bukankah Anda juga menyerahkan JKP di dalam Daerah Pabean?

“Lho, kan dalam pasal itu jasa tidak diserahkan ke luar Daerah Pabean!” kata Anda.

Jawabnya, memang demikian. Pasal ini tidak memasukkan frase “ke luar Daerah Pabean” di akhir kalimat “penyerahan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”. Cocok dengan jasa yang Anda serahkan dalam ilustrasi di atas, hal mana jasa yang tidak dapat “ditransfer” ke luar Daerah Pabean itu diserahkan di dalam Daerah Pabean!

Pasal 4 ayat (1) huruf c: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pertanyaan ini:
Tapi kenapa pemeriksa, sesuai cerita itu, berpendapat bahwa penyerahan jasa perdagangan oleh PKP di dalam Daerah Pabean kepada penerima jasa yang berada di luar Daerah Pabean terutang PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c (penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean)? Bukankah ekspor JKP selain JKP yang tergolong dalam PMK-70 semestinya tidak dikenai PPN?
……terjawab sudah.

Oiya, dalam cerita Mbak Melinda tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap tahun pajak 2009. Pada saat itu, UU PPN yang berlaku adalah UU 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 18 Tahun 2000, di mana terminologi ekspor JKP memang tidak ada. Yang ada hanya ekspor BKP. Ketika UU No. 42 Tahun 2009 terbit, ada terminologi ekspor JKP, terbatas untuk JKP tertentu yang kemudian diatur dengan PMK Nomor 70/PMK.03/2010.

Tampak di sini bahwa sejak dulu UU PPN tidak mengenal transaksi ekspor JKP. Hanya saja, dengan terbitnya UU No. 42 Tahun 2009 ekspor JKP diakui dengan batasan-batasan tertentu yang dapat membuktikan bahwa JKP tersebut hampir-hampir bisa dikatakan “ditransfer” ke luar Daerah Pabean.

NB: Senang sekali jika Anda bersedia memberikan koreksi terhadap kesimpulan yang keliru sebelum menutup halaman ini.

update:
Ternyata ada yang sudah bahas di sini.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: